- Dapatkan link
- Aplikasi Lainnya
Izin Usaha di Daerah Jadi Momok Bagi Pengusaha
Kontak Perkasa - Pengusaha mengeluhkan tidak selarasnya kepastian dan kebijakan perizinan usaha di daerah. Masih ada kebijakan yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah.
Padahal, kepastian dan kebijakan perizinan usaha menjadi salah satu kunci penting dalam menjaring investasi ke dalam negeri.
Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani menilai pengusaha masih banyak yang mengeluhkan permintaan pemerintah daerah yang berbeda dengan pemerintah pusat.
"Paling sering adalah perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, itu yang sering dikeluhkan perusahaan. Di pusat kita diminta A-B-C-D, pas masuk daerah beda lagi bisa E sampai Z," keluh Rosan dalam Diskusi Indef, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Salah satu contoh kebijakan yang dikeluhkan pengusaha menurut Rosan adalah kebijakan yang populis. Dia menyebut ada kebijakan menyerap tenaga kerja di daerah sebesar 40%, padahal tenaga kerjanya tidak siap.
"Belum lagi ada kebijakan populis. Misalnya mesti pakai 40% tenaga kerja di daerah itu, masalahnya ada nggak tenaga kerja yang kita butuh, siap nggak tenaga kerjanya," kata Rosan.
Rosan juga menilai, Indonesia belum bisa menikmati 'kue' perang dagang seperti di Vietnam, Malaysia, dan Thailand.
"Beberapa pemberitaan menunjukkan kita tidak menikmati kue perang dagang ini seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, dan lain-lain," ungkap Rosan.
Salah satunya menurut Rosan adalah kurangnya kepastian dan pengurusan izin usaha di Indonesia.
"Kenapa Vietnam investasinya lebih cepat? Kepastian dan izin di Vietnam lebih jelas baik dari hukum dan tanah, EODB (ease of doing bussines) kita isunya adalah enforcing dan issuing contract, itu isu yang paling berat," ungkap Rosan.
Rosan juga menyampaikan harusnya birokrasi perizinan dan kepastian usaha lebih diurus dan diperhatikan oleh kepala daerah masing-masing wilayah.
"(Birokrasi) Daerah itu sebetulnya kembali ke kepala daerahnya, mereka yang harus membawa investasi masuk," kata Rosan.
Rosan mengatakan kepala daerah harus lebih membuka diri untuk investasi yang mau masuk. "Saya liat sudah mulai banyak yang membuka diri, mereka harus tingkatkan produktivitas warganya," ujarnya.
Rosan mengatakan online single submission (OSS) harus terus disempurnakan. Hal tersebut dilakukan agar sistem perizinan makin andal.
Baca Juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik
"Dengan OSS saja itu sudah bisa simplified itu ya. Kita mau bangun sistem yang lebih rely on the system (andal) bukan karena kepala daerahnya bagus apa nggak," kata Rosan.
Rosan pun menanggapi rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam periode keduanya memimpin akan akan fokus membuka peluang investasi masuk seluas-luasnya.
Menurut Rosan, investasi memang perlu ditingkatkan. Pasalnya, kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dinilai cukup besar.
"Investasi memang harus ditingkatkan semaksimal mungkin ya, kontribusi pertumbuhan (ekonomi) itu 33-35% dari investasi," papar Rosan.
Harapan Rosan, semakin banyak investasi produktif ke industri padat karya dan berorientasi ekspor. Pasalnya, penciptaan lapangan kerja juga dinilai Rosan menjadi pekerjaan utama yang harus diselesaikan, dengan masuknya investasi otomatis lapangan kerja pun terbentuk.
"Investasi yang masuk ke Indonesia harapannya berupa investasi yang punya dampak padat karya dan orientasi ekspor. Karena PR kita utama salah satunya ciptakan lapangan pekerjaan," ungkap Rosan.
Padahal, kepastian dan kebijakan perizinan usaha menjadi salah satu kunci penting dalam menjaring investasi ke dalam negeri.
Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani menilai pengusaha masih banyak yang mengeluhkan permintaan pemerintah daerah yang berbeda dengan pemerintah pusat.
"Paling sering adalah perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, itu yang sering dikeluhkan perusahaan. Di pusat kita diminta A-B-C-D, pas masuk daerah beda lagi bisa E sampai Z," keluh Rosan dalam Diskusi Indef, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Salah satu contoh kebijakan yang dikeluhkan pengusaha menurut Rosan adalah kebijakan yang populis. Dia menyebut ada kebijakan menyerap tenaga kerja di daerah sebesar 40%, padahal tenaga kerjanya tidak siap.
"Belum lagi ada kebijakan populis. Misalnya mesti pakai 40% tenaga kerja di daerah itu, masalahnya ada nggak tenaga kerja yang kita butuh, siap nggak tenaga kerjanya," kata Rosan.
Rosan juga menilai, Indonesia belum bisa menikmati 'kue' perang dagang seperti di Vietnam, Malaysia, dan Thailand.
"Beberapa pemberitaan menunjukkan kita tidak menikmati kue perang dagang ini seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, dan lain-lain," ungkap Rosan.
Salah satunya menurut Rosan adalah kurangnya kepastian dan pengurusan izin usaha di Indonesia.
"Kenapa Vietnam investasinya lebih cepat? Kepastian dan izin di Vietnam lebih jelas baik dari hukum dan tanah, EODB (ease of doing bussines) kita isunya adalah enforcing dan issuing contract, itu isu yang paling berat," ungkap Rosan.
Rosan juga menyampaikan harusnya birokrasi perizinan dan kepastian usaha lebih diurus dan diperhatikan oleh kepala daerah masing-masing wilayah.
"(Birokrasi) Daerah itu sebetulnya kembali ke kepala daerahnya, mereka yang harus membawa investasi masuk," kata Rosan.
Rosan mengatakan kepala daerah harus lebih membuka diri untuk investasi yang mau masuk. "Saya liat sudah mulai banyak yang membuka diri, mereka harus tingkatkan produktivitas warganya," ujarnya.
Rosan mengatakan online single submission (OSS) harus terus disempurnakan. Hal tersebut dilakukan agar sistem perizinan makin andal.
Baca Juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik
"Dengan OSS saja itu sudah bisa simplified itu ya. Kita mau bangun sistem yang lebih rely on the system (andal) bukan karena kepala daerahnya bagus apa nggak," kata Rosan.
Rosan pun menanggapi rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam periode keduanya memimpin akan akan fokus membuka peluang investasi masuk seluas-luasnya.
Menurut Rosan, investasi memang perlu ditingkatkan. Pasalnya, kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dinilai cukup besar.
"Investasi memang harus ditingkatkan semaksimal mungkin ya, kontribusi pertumbuhan (ekonomi) itu 33-35% dari investasi," papar Rosan.
Harapan Rosan, semakin banyak investasi produktif ke industri padat karya dan berorientasi ekspor. Pasalnya, penciptaan lapangan kerja juga dinilai Rosan menjadi pekerjaan utama yang harus diselesaikan, dengan masuknya investasi otomatis lapangan kerja pun terbentuk.
"Investasi yang masuk ke Indonesia harapannya berupa investasi yang punya dampak padat karya dan orientasi ekspor. Karena PR kita utama salah satunya ciptakan lapangan pekerjaan," ungkap Rosan.