- Dapatkan link
- Aplikasi Lainnya
Bangun Jalan di Ibu Kota Baru Butuh Rp 500 M
Kontak Perkasa - Kebutuhan dana untuk membangun jalan di ibu kota baru mencapai Rp 500 miliar. Mengutip data Kementerian PUPR soal perkiraan awal kebutuhan anggaran pembangunan ibu kota negara, anggaran tersebut berupa uang muka untuk penyiapan jalan nasional non tol.
Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur dasar membutuhkan Rp 865 miliar. Perkiraan tersebut terbagi ke dalam beberapa bidang, yaitu jalan dan jembatan, sumber daya air (SDA), dan permukiman.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan total perkiraan awal kebutuhan anggaran pembangunan ibu kota baru mencapai Rp 865 miliar. Dana tersebut berasal dari APBN.
"Ibu kota negara Rp 865 miliar jalan untuk prasarana dasar. Harus bangun dengan APBN nanti optimalisasi," kata Basuki di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (28/8/2019).
Basuki menambahkan perkiraan kebutuhan anggaran tersebut belum dimasukkan ke dalam RAPBN 2020.
"Belum perlu untuk ditambahkan sekarang," ujar Basuki.
Dari paparan Basuki, dijelaskan bahwa penyiapan jalan nasional non tol dibutuhkan Rp 500 miliar untuk uang muka. Kemudian untuk SDA penyediaan air baku, pembangunan bendungan dan embung, serta pengendalian banjir dan drainase membutuhkan Rp 175 miliar untuk uang muka, dan permukiman yang terdiri dari sarana/prasarana utilitas bawah tanah Rp 100 miliar untuk uang muka dan konsultan urban design 2.000 hektare (ha) Rp 90 miliar.
Pembangunan ibu kota baru akan terbagi ke dalam tiga bagian. Pembangunan tahap pertama sendiri dimulai pertengahan tahun depan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan di tahun 2019-2020 akan dilakukan desain kawasan ibu kota yang terletak di Kecamatan Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara.
"Pertama 2019-2020 ini mendesain kawasannya. setelah kawasannya ditunjuk RTBL-nya kaya apa tata kotanya di mana DPR di mana, istana di mana, perumahannya di mana, commercial district-nya. Sebuah kota harus ada commercial district," ujar Basuki di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (28/8/2019).
Baca Juga : Menengok prospek bisnis investasi di tahun politik
Selanjutnya dilakukan pembangunan infrastruktur dasar berupa jalan, drainase, bendungan, embung, air bersih, dan lainnya.
"Kedua kita membangun prasarana dasar, jalan-jalannya, drainasenya, air bersihnya dimulai," katanya.
Kemudian pembangunan di ibu kota baru dilanjutkan dengan perkantoran dan perumahan. Dengan begitu diharapkan pada 2024 paling lambat kementerian dan lembaga (K/L) sudah bisa pindah.
"Ketiganya mudah-mudahan bisa dimulai tahun depan mungkin setelah tahap kedua perkantorannya, perumahannya. Sehingga 2023-2024 sudah ada rencana pergerakan pemindahan ke sana dari kementerian-kementerian," katanya.
Pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur bisa saja molor jika DPR tak merestui undang-undang (UU) sebagai landasan hukum. Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah berkirim surat ke DPR terkait rencana pemindahan ibu kota.
"Jadi harus ada UU-nya semua. Maka pak presiden kemarin membuat konferensi pers, setelah mengirim surat kepada DPR, setelah itu baru kajian kajian membuat undang-undang," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (28/8/2019).
Meski demikian, Basuki tak bisa menunggu desain ibu kota baru setelah UU terbit. Desain ibu kota baru dilakukan sambil menunggu landasan hukum dari DPR.
"Itu semua pasti dilalui. Tapi kan saya tidak bisa menunggu setelah beres semua baru desain," katanya.
Bahkan jika UU soal ibu kota baru tak kunjung dirilis tahun depan, pembangunan yang sudah direncanakan bisa saja molor.
"Oh iya. kita ikutin itu aturannya. Ini untuk masa depan, 50-100 tahun jangan grusa-grusu dulu," tuturnya.
Basuki mengatakan alokasi anggaran awal untuk ibu kota baru sebesar RP 865 miliar. Dana tersebut dari pos Kementerian PUPR untuk pembangunan jalan dan jembatan, sumber daya air (SDA), dan permukiman.
"Itu kira-kira Rp 865 miliar," ujarnya.
Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur dasar membutuhkan Rp 865 miliar. Perkiraan tersebut terbagi ke dalam beberapa bidang, yaitu jalan dan jembatan, sumber daya air (SDA), dan permukiman.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan total perkiraan awal kebutuhan anggaran pembangunan ibu kota baru mencapai Rp 865 miliar. Dana tersebut berasal dari APBN.
"Ibu kota negara Rp 865 miliar jalan untuk prasarana dasar. Harus bangun dengan APBN nanti optimalisasi," kata Basuki di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (28/8/2019).
Basuki menambahkan perkiraan kebutuhan anggaran tersebut belum dimasukkan ke dalam RAPBN 2020.
"Belum perlu untuk ditambahkan sekarang," ujar Basuki.
Dari paparan Basuki, dijelaskan bahwa penyiapan jalan nasional non tol dibutuhkan Rp 500 miliar untuk uang muka. Kemudian untuk SDA penyediaan air baku, pembangunan bendungan dan embung, serta pengendalian banjir dan drainase membutuhkan Rp 175 miliar untuk uang muka, dan permukiman yang terdiri dari sarana/prasarana utilitas bawah tanah Rp 100 miliar untuk uang muka dan konsultan urban design 2.000 hektare (ha) Rp 90 miliar.
Pembangunan ibu kota baru akan terbagi ke dalam tiga bagian. Pembangunan tahap pertama sendiri dimulai pertengahan tahun depan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan di tahun 2019-2020 akan dilakukan desain kawasan ibu kota yang terletak di Kecamatan Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara.
"Pertama 2019-2020 ini mendesain kawasannya. setelah kawasannya ditunjuk RTBL-nya kaya apa tata kotanya di mana DPR di mana, istana di mana, perumahannya di mana, commercial district-nya. Sebuah kota harus ada commercial district," ujar Basuki di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (28/8/2019).
Baca Juga : Menengok prospek bisnis investasi di tahun politik
Selanjutnya dilakukan pembangunan infrastruktur dasar berupa jalan, drainase, bendungan, embung, air bersih, dan lainnya.
"Kedua kita membangun prasarana dasar, jalan-jalannya, drainasenya, air bersihnya dimulai," katanya.
Kemudian pembangunan di ibu kota baru dilanjutkan dengan perkantoran dan perumahan. Dengan begitu diharapkan pada 2024 paling lambat kementerian dan lembaga (K/L) sudah bisa pindah.
"Ketiganya mudah-mudahan bisa dimulai tahun depan mungkin setelah tahap kedua perkantorannya, perumahannya. Sehingga 2023-2024 sudah ada rencana pergerakan pemindahan ke sana dari kementerian-kementerian," katanya.
Pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur bisa saja molor jika DPR tak merestui undang-undang (UU) sebagai landasan hukum. Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah berkirim surat ke DPR terkait rencana pemindahan ibu kota.
"Jadi harus ada UU-nya semua. Maka pak presiden kemarin membuat konferensi pers, setelah mengirim surat kepada DPR, setelah itu baru kajian kajian membuat undang-undang," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (28/8/2019).
Meski demikian, Basuki tak bisa menunggu desain ibu kota baru setelah UU terbit. Desain ibu kota baru dilakukan sambil menunggu landasan hukum dari DPR.
"Itu semua pasti dilalui. Tapi kan saya tidak bisa menunggu setelah beres semua baru desain," katanya.
Bahkan jika UU soal ibu kota baru tak kunjung dirilis tahun depan, pembangunan yang sudah direncanakan bisa saja molor.
"Oh iya. kita ikutin itu aturannya. Ini untuk masa depan, 50-100 tahun jangan grusa-grusu dulu," tuturnya.
Basuki mengatakan alokasi anggaran awal untuk ibu kota baru sebesar RP 865 miliar. Dana tersebut dari pos Kementerian PUPR untuk pembangunan jalan dan jembatan, sumber daya air (SDA), dan permukiman.
"Itu kira-kira Rp 865 miliar," ujarnya.