Pengamat Nilai Sterilisasi Jalur Sepeda DKI Dimulai dari Trotoar yang Steril

Pengamat Nilai Sterilisasi Jalur Sepeda DKI Dimulai dari Trotoar yang Steril

ptkontakperkasa - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut diperlukan waktu agar jalur sepeda di Jakarta bisa steril dari kendaraan bermotor. Pengamat tata kota Nirwono Joga mengatakan jika ingin jalur sepeda steril, Anies juga harus bisa mensterilkan trotoar dari PKL.

"Jelas tidak (jalur sepeda bisa benar-benar steril dan aman). Tidak usah jauh-jauh, mari dimulai dari trotoar yang steril dulu dari berbagai kegiatan lain, seperti PKL. Intinya kalau Pak Gubernur ingin benar-benar jalur sepeda steril, buktikan dulu trotoarnya harus steril dulu," kata Nirwono saat dihubungi, Senin (23/9/2019).

Menurut Nirwono, Dinas Perhubungan (Dishub) perlu memiliki rencana induk pengembangan kota ramah sepeda dan melibatkan komunitas pengguna sepeda. Jika tidak, ia ragu fasilitas itu akan banyak dimanfaatkan.

"Dishub harusnya memiliki rencana induk pengembangan kota ramah sepeda, di mana rencana pembangunan meliputi pembangunan jalur sepeda (bike path, seperti di trotoar Sudirman, trotoar Bintaro Jaya, Kanal Banjir Timur), lajur sepeda (bike lane, seperti yang di Jalan Melawai), dan rute sepeda (bike route, seperti di perumahan Pondok Indah) dengan melibatkan langsung komunitas pengguna sepeda seperti B2W (Bike To Work). Jika tidak melibatkan para pengguna sepeda, bisa dipastikan infrastruktur yang sudah dan akan disediakan tidak akan banyak digunakan atau dilalui oleh para pesepeda harian," jelasnya.

Selain itu, dikatakan Nirwono, masih banyak insfrastruktur lain yang perlu disiapkan untuk mewujudkan kota ramah sepeda. Jika hanya menyiapkan jalur sepeda, Nirwono menilai hal itu tidak akan berhasil.

Baca Juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik

"Infrastruktur sepeda lainnya yang perlu disiapkan seperti parkir sepeda di mana-mana, termasuk di halaman parkir gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, stasiun, atau terminal; ruang ganti di gedung-gedung, titik-titik bengkel sepeda, rambu dan marka yang jelas, titik-titik pos polisi untuk keamanan pesepeda terutama di malam hari, serta titik-titik pusat kesehatan (puskesmas dan rumah sakit)," ujar Nirwono.

"Jadi membangun kota ramah sepeda tidak hanya menyediakan jalur sepeda, terus sudah, silakan masyarakat menggunakannya. Hal ini tidak akan berhasil," imbuhnya.

Sementara itu, pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun jalur sepeda patut diapresiasi. Namun, menurutnya, faktor keselamatan juga perlu diperhatikan dalam penyediaan jalur sepeda.

"Jika fasilitas jalur sepeda dibangun dengan memperhatikan faktor keselamatan, keamanan, dan ramah lingkungan, niscaya akan semakin banyak warga yang mau menggunakan sepeda untuk mobilitas kesehariannya. Jaringan jalur sepeda yang dibangun harus terintegrasi dan berkelanjutan. Tidak hanya di jaringan jalan tengah kota, akan tetapi dimulai dari kawasan perumahan dan pemukiman warga," ucap Djoko.

Djoko menilai sepeda juga bisa menjadi sarana jarak pendek dari rumah menuju halte, stasiun, atau pasar, asalkan tersedia parkir khusus sepeda. Ia menyoroti pentingnya parkir khusus sepeda di tempat-tempat strategis.

"Sesungguhnya, tidak perlu dibangun jarak jauh, sepeda juga bisa digunakan sebagai sarana jarak pendek dari rumah menuju halte, stasiun ataupun pasar, asalkan di tempat tersebut disediakan lahan parkir khusus sepeda. Oleh sebab itu, sepanjang jalur sepeda ada pohon peneduh dan harus disertakan pula dengan kebijakan mewajibkan kantor pemerintah dan swasta, sekolah, kampus, pasar, pusat perbelanjaan, stasiun, terminal, halte menyediakan parkir sepeda," sebutnya.

Lebih lanjut, Djoko menjelaskan ada tiga macam jalur sepeda yang dapat dibangun. Pertama adalah bike path, yaitu memberikan jalur sepeda dan pejalan kaki dalam satu jalur sama tinggi dengan meminimkan persilangan keduanya, seperti yang sudah terbangun di sekeliling Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor.

"Kedua, bike lane, yaitu menyediakan jalur khusus bagi sepeda di jalan umum, sebaiknya dilengkapi pembatas fisik. Jalur sepeda di kota-kota di Tiongkok diberikan pembatas fisik demi keselamatan. Ketiga, bike route, menyediakan penggunaan sepeda bersama dengan lalu lintas pejalan kaki atau kendaraan bermotor, biasanya di ruas jalan dengan volume lalu lintas lebih rendah," jelas Djoko.

Baca Juga : Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sadar masih banyak pemotor yang menggunakan jalur sepeda. Dia menyamakan kondisi ini dengan jalur TransJakarta saat pertama kali diluncurkan.

"Sama ketika kita dulu membuat jalur busway pertama kali pada saat itu 2004, itu perlu waktu untuk menjadi suatu norma baru di kota kita," kata Anies Baswedan kepada wartawan di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Minggu (22/9).