- Dapatkan link
- Aplikasi Lainnya
Target Kemudahan Berbisnis RI Diturunkan, Realistis atau Pesimistis?
PT Kontak Perkasa - Peringkat kemudahan berusaha (Easy of Doing Business/EoDB) di Indonesia versi Bank Dunia ada di urutan ke-73 dari 190 negara di dunia. Padahal pada 2017 lalu, Indonesia menempati posisi ke-72.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya menggenjot peringkat Indonesia dari 73 ke 50. Target ini terhitung lebih rendah dibanding yang dicanangkan Jokowi pada 2014 lalu yang mengincar peringkat 40.
Terlepas dari itu, investasi dibutuhkan untuk mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi jika Indonesia ingin menggenjot ekonomi nasional tumbuh di atas 5%.
Bahlil mengatakan, Presiden menginstruksikan secara khusus kepada dirinya bersama jajarannya agar peringkat kemudahan berusaha dinaikkan demi mendukung iklim investasi.
"Dan Presiden lewat arahan khusus kepada kami minimal harus masuk peringkat 50 dari 73," kata dia dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Baca Juga : Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas
Bahlil akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto untuk merealisasikan perintah Jokowi.
"Insyaallah kami akan koordinasi dengan Menko Perekonomian untuk bagaimana ada sinkronisasi agar semua urusan kemudahan ini dilimpahkan kepada kita bekerja secara maksimal," tambahnya.
Bahlil mengatakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi ke kisaran 6-7%, butuh investasi sebesar Rp 1.100-Rp 1.200 triliun. Sementara target yang ditetapkan untuk tahun ini baru sebesar Rp 792 triliun.
"Kalau kita ingin punya target pertumbuhan ekonomi 6-7% maka minimal realisasi investasi kita per tahun itu Rp 1.100 sampai Rp 1.200 triliun," kata dia dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Masalahnya, untuk memperoleh investasi sebesar itu tidak cukup bila hanya mengandalkan aliran modal dari dalam negeri. Oleh karenanya dibutuhkan juga penanaman modal asing.
"Uang kita nggak cukup sebanyak itu (Rp 1.100-Rp 1.200 triliun). Maka mau tidak mau kita butuh investor dari luar untuk membantu kita agar bisa mencapai pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Bahlil mengatakan bahwa Presiden menyampaikan kepada dirinya dan jajarannya di BKPM bahwa sebenarnya minat investor yang masuk ke Indonesia itu banyak. Tapi ibarat Indonesia sebagai rumah, investor baru masuk di depan pintu langsung balik arah untuk keluar.
Baca Juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik
Kondisi tersebut menurutnya harus disikapi oleh BKPM dengan membantu para calon investor agar minat mereka menanamkan modalnya di Indonesia bisa benar-benar dieksekusi.
"Kita gandengan tangan membantu para investor untuk mengeksekusi, kita harus mengeksekusi untuk merealisasikan. Kita tidak saatnya lagi untuk harus main di angka data-data dan di atas meja. Jadi kita akan mengeksekusi," lanjutnya.
Tambah dia, BKPM berjanji akan melakukan pendampingan kepada investor yang betul-betul ingin berinvestasi di Indonesia, mulai dari sisi perizinan hingga hambatan-hambatan lainnya.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya menggenjot peringkat Indonesia dari 73 ke 50. Target ini terhitung lebih rendah dibanding yang dicanangkan Jokowi pada 2014 lalu yang mengincar peringkat 40.
Terlepas dari itu, investasi dibutuhkan untuk mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi jika Indonesia ingin menggenjot ekonomi nasional tumbuh di atas 5%.
Bahlil mengatakan, Presiden menginstruksikan secara khusus kepada dirinya bersama jajarannya agar peringkat kemudahan berusaha dinaikkan demi mendukung iklim investasi.
"Dan Presiden lewat arahan khusus kepada kami minimal harus masuk peringkat 50 dari 73," kata dia dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Baca Juga : Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas
Bahlil akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto untuk merealisasikan perintah Jokowi.
"Insyaallah kami akan koordinasi dengan Menko Perekonomian untuk bagaimana ada sinkronisasi agar semua urusan kemudahan ini dilimpahkan kepada kita bekerja secara maksimal," tambahnya.
Bahlil mengatakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi ke kisaran 6-7%, butuh investasi sebesar Rp 1.100-Rp 1.200 triliun. Sementara target yang ditetapkan untuk tahun ini baru sebesar Rp 792 triliun.
"Kalau kita ingin punya target pertumbuhan ekonomi 6-7% maka minimal realisasi investasi kita per tahun itu Rp 1.100 sampai Rp 1.200 triliun," kata dia dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Masalahnya, untuk memperoleh investasi sebesar itu tidak cukup bila hanya mengandalkan aliran modal dari dalam negeri. Oleh karenanya dibutuhkan juga penanaman modal asing.
"Uang kita nggak cukup sebanyak itu (Rp 1.100-Rp 1.200 triliun). Maka mau tidak mau kita butuh investor dari luar untuk membantu kita agar bisa mencapai pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Bahlil mengatakan bahwa Presiden menyampaikan kepada dirinya dan jajarannya di BKPM bahwa sebenarnya minat investor yang masuk ke Indonesia itu banyak. Tapi ibarat Indonesia sebagai rumah, investor baru masuk di depan pintu langsung balik arah untuk keluar.
Baca Juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik
Kondisi tersebut menurutnya harus disikapi oleh BKPM dengan membantu para calon investor agar minat mereka menanamkan modalnya di Indonesia bisa benar-benar dieksekusi.
"Kita gandengan tangan membantu para investor untuk mengeksekusi, kita harus mengeksekusi untuk merealisasikan. Kita tidak saatnya lagi untuk harus main di angka data-data dan di atas meja. Jadi kita akan mengeksekusi," lanjutnya.
Tambah dia, BKPM berjanji akan melakukan pendampingan kepada investor yang betul-betul ingin berinvestasi di Indonesia, mulai dari sisi perizinan hingga hambatan-hambatan lainnya.