- Dapatkan link
- Aplikasi Lainnya
50.000 Guru Honorer Ditargetkan Jadi Setara PNS
Kontak Perkasa - Pemerintah membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam waktu dekat. Total formasi yang dibuka untuk tahun ini sekitar 150.000 untuk jadi setara PNS.
Menteri PAN-RB Syafruddin mengutamakan guru honorer untuk bisa mengisi posisi setara PNS. Dirinya pun mengatakan telah melakukan verifikasi terhadap 152.000 guru honorer untuk ikut seleksi tersebut.
"Tentang guru honorer, sudah diverifikasi jumlahnya 152.000 data di Kemendikbud, yang memenuhi syarat harus S1," kata Syafruddin di DPR, Jakarta, Selasa (22/1/2019).
Baca juga : Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas
Dari jumlah tersebut, kata Syafruddin, pemerintah menargetkan bisa mengangkat 50.000 guru honorer menjadi setara PNS.
"Tinggal 71.000, mudah-mudahan bisa direkrut 50.000. Ini aturan semua masih bisa dirubah, UU (Undang-Undang) saja bisa diamandemen," jelasnya.
Lebih dari itu, Syafruddin menjelaskan, anggaran penyediaan pegawai setara PNS ini menjadi tanggung jawab pihak pemerintah daerah (Pemda).
"Bukan tenaga honorer aja, PNS juga Pemda. Bukan hanya, memang ada skema anggaran. Kementerian lembaga itu dari kementerian keuangan, kemudian gaji-gaji dari PNS itu yang di daerah di tingkat II tingkat I ya pemerintah daerah. Memang itu skemanya," jelasnya.
Menteri PAN-RB Syafruddin mengutamakan guru honorer untuk bisa mengisi posisi setara PNS. Dirinya pun mengatakan telah melakukan verifikasi terhadap 152.000 guru honorer untuk ikut seleksi tersebut.
"Tentang guru honorer, sudah diverifikasi jumlahnya 152.000 data di Kemendikbud, yang memenuhi syarat harus S1," kata Syafruddin di DPR, Jakarta, Selasa (22/1/2019).
Baca juga : Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas
Dari jumlah tersebut, kata Syafruddin, pemerintah menargetkan bisa mengangkat 50.000 guru honorer menjadi setara PNS.
"Tinggal 71.000, mudah-mudahan bisa direkrut 50.000. Ini aturan semua masih bisa dirubah, UU (Undang-Undang) saja bisa diamandemen," jelasnya.
Lebih dari itu, Syafruddin menjelaskan, anggaran penyediaan pegawai setara PNS ini menjadi tanggung jawab pihak pemerintah daerah (Pemda).
"Bukan tenaga honorer aja, PNS juga Pemda. Bukan hanya, memang ada skema anggaran. Kementerian lembaga itu dari kementerian keuangan, kemudian gaji-gaji dari PNS itu yang di daerah di tingkat II tingkat I ya pemerintah daerah. Memang itu skemanya," jelasnya.