- Dapatkan link
- Aplikasi Lainnya
May Day, Pekerja Ajukan Tujuh Tuntutan ke Pemerintah
Kontak Perkasa - Para buruh yang tergabung dalam Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengajukan delapan tuntutan kepada pemerintah pada peringatan Hari Buruh 1 Mei ini. Pertama, berkaitan dengan upah murah.
Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat mengatakan agar rezim upah murah bisa dihapus, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Kedua, meminta pemerintah untuk menaikkan jumlah komponen hidup layak yang menjadi dasar perhitungan upah buruh menjadi 84.
Ketiga, penghapusan perbudakan modern berkedok pemagangan dan honorer. Ketiga, memberikan jaminan pekerjaan untuk rakyat dan menghentikan PHK massal di berbagai sektor antara lain, di sektor retail, telekomunikasi, perbankan, kesehatan, media dan sektor lain.
"Keempat, pemerintah juga harus mampu antisipasi dampak revolusi industri 4.0 dan batalkan otomatisasi gardu tol karena mengakibatkan puluhan ribu buruh ter-PHK," katanya dalam pernyataan yang dikeluarkan Selasa (30/4).
Baca Juga : Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas
Kelima, mengangkat pekerja outsourcing di BUMN menjadi tetap. Keenam, meminta pemerintah untuk memperketat aturan kerja bagi tenaga kerja asing dengan memberlakukan kembali kewajiban bisa berbahasa Indonesia bagi mereka.
Pengetatan juga diminta dilakukan dengan memberlakukan ketentuan bahwa satu orang pekerja asing harus didampingi 10 orang tenaga lokal. Sedangkan tuntutan ketujuh, mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.
Menurut Mirah, peraturan tersebut telah menjadi legitimasi manusia Indonesia dan mengabaikan hak mereka untuk sejahtera.
Pasalnya, aturan tersebut memberikan hak kepada pengusaha untuk mempekerjakan tenaga magang sampai dengan 30 persen dari jumlah karyawan yang ada di perusahaan mereka dalam jangka waktu satu tahun dan bisa diperpanjang lagi lebih dari satu tahun dengan perjanjian pemagangan baru.
Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat mengatakan agar rezim upah murah bisa dihapus, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Kedua, meminta pemerintah untuk menaikkan jumlah komponen hidup layak yang menjadi dasar perhitungan upah buruh menjadi 84.
Ketiga, penghapusan perbudakan modern berkedok pemagangan dan honorer. Ketiga, memberikan jaminan pekerjaan untuk rakyat dan menghentikan PHK massal di berbagai sektor antara lain, di sektor retail, telekomunikasi, perbankan, kesehatan, media dan sektor lain.
"Keempat, pemerintah juga harus mampu antisipasi dampak revolusi industri 4.0 dan batalkan otomatisasi gardu tol karena mengakibatkan puluhan ribu buruh ter-PHK," katanya dalam pernyataan yang dikeluarkan Selasa (30/4).
Baca Juga : Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas
Kelima, mengangkat pekerja outsourcing di BUMN menjadi tetap. Keenam, meminta pemerintah untuk memperketat aturan kerja bagi tenaga kerja asing dengan memberlakukan kembali kewajiban bisa berbahasa Indonesia bagi mereka.
Pengetatan juga diminta dilakukan dengan memberlakukan ketentuan bahwa satu orang pekerja asing harus didampingi 10 orang tenaga lokal. Sedangkan tuntutan ketujuh, mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.
Menurut Mirah, peraturan tersebut telah menjadi legitimasi manusia Indonesia dan mengabaikan hak mereka untuk sejahtera.
Pasalnya, aturan tersebut memberikan hak kepada pengusaha untuk mempekerjakan tenaga magang sampai dengan 30 persen dari jumlah karyawan yang ada di perusahaan mereka dalam jangka waktu satu tahun dan bisa diperpanjang lagi lebih dari satu tahun dengan perjanjian pemagangan baru.