- Dapatkan link
- Aplikasi Lainnya
Gaji PNS Bakal Dipotong Zakat, Wajib Atau Tidak?
Kontak Perkasa - Pemerintah akan memotong 2,5% gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk membayarkan zakat. Aturan tersebut dikhususkan kepada aparatur sipil negara (ASN) muslim.
Kementerian Agama saat ini tengah menyusun aturan terkait dengan pemotongan zakat 2,5% dari gaji yang diterima para abdi negara tersebut. Nantinya, aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres).
Baca juga : Investasi Emas Tetap Menggiurkan Sampai Kuartal Pertama 2018
Lalu apakah pemotongan 2,5% gaji PNS untuk zakat bersifat wajib?
Direktur Zakat Kementerian Agama Fuad Nashor mengatakan, aturan tersebut tidak bersifat wajib meskipun diberlakukan kepada para PNS muslim.
"Negara tidak mewajibkan, melainkan memfasilitasi sarana pembayaran zakat yang lebih mudah, efisien serta dapat dipertanggungjawabkan," kata Fuad saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Rabu (7/2/2018).
Dengan tidak diwajibkan, maka para PNS muslim yang tidak ingin memotong pangkas gajinya sebesar 2,5% untuk zakat bisa mengajukan permohonan.
Menurut Fuad, pemerintah juga tidak akan memberikan sanksi apapun kepada para abdi negara yang memang tidak menggunakan fasilitas pembayaran zakat ini.
Baca juga : Menengok prospek bisnis investasi di tahun politik
"Pernyataan keberatan itu kan alasannya mungkin karena gaji yang diterimanya belum mencapai nishab (batas minimal wajib zakat), atau sebagian besar dipotong cicilan pinjaman bank," jelas dia.
Dia mengungkapkan, perpres yang diharapkan dapat diimplementasikan pada tahun ini juga masih dibahas bersama Kementerian Keuangan. Di mana, pembahasannya sudah sampai pematangan draft.
"Garda terdepan dalam pelaksanaan Perpres tersebut adalah Kementerian Keuangan," tutup dia.
Kementerian Agama saat ini tengah menyusun aturan terkait dengan pemotongan zakat 2,5% dari gaji yang diterima para abdi negara tersebut. Nantinya, aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres).
Baca juga : Investasi Emas Tetap Menggiurkan Sampai Kuartal Pertama 2018
Lalu apakah pemotongan 2,5% gaji PNS untuk zakat bersifat wajib?
Direktur Zakat Kementerian Agama Fuad Nashor mengatakan, aturan tersebut tidak bersifat wajib meskipun diberlakukan kepada para PNS muslim.
"Negara tidak mewajibkan, melainkan memfasilitasi sarana pembayaran zakat yang lebih mudah, efisien serta dapat dipertanggungjawabkan," kata Fuad saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Rabu (7/2/2018).
Dengan tidak diwajibkan, maka para PNS muslim yang tidak ingin memotong pangkas gajinya sebesar 2,5% untuk zakat bisa mengajukan permohonan.
Menurut Fuad, pemerintah juga tidak akan memberikan sanksi apapun kepada para abdi negara yang memang tidak menggunakan fasilitas pembayaran zakat ini.
Baca juga : Menengok prospek bisnis investasi di tahun politik
"Pernyataan keberatan itu kan alasannya mungkin karena gaji yang diterimanya belum mencapai nishab (batas minimal wajib zakat), atau sebagian besar dipotong cicilan pinjaman bank," jelas dia.
Dia mengungkapkan, perpres yang diharapkan dapat diimplementasikan pada tahun ini juga masih dibahas bersama Kementerian Keuangan. Di mana, pembahasannya sudah sampai pematangan draft.
"Garda terdepan dalam pelaksanaan Perpres tersebut adalah Kementerian Keuangan," tutup dia.