- Dapatkan link
- Aplikasi Lainnya
Viral Video Satpol PP Dorong Brutal Pendemo, Ini Faktanya
Kontak Perkasa - Video anggota Satpol PP yang mendorong dan menendang pendemo di area kantor bupati jadi perbincangan. Terlihat aksi demo didominasi oleh ibu-ibu dan sejumlah pria. Anggota Satpol PP itu begitu emosi hingga terlibat baku dorong dengan pendemo.
Video tersebut diposting oleh akun Ahmad Kasasi di Facebook. Sejak diposting pada Senin (16/7), video menjadi viral dan telah dibagikan sebanyak 1.860 kali.
Terlihat beberapa anggota Satpol PP yang berdiri di depan kantor bupati. Diketahui aksi demo terjadi di kantor bupati Kampar, Riau. Demo didominasi oleh sejumlah ibu-ibu yang mengenakan pakaian berwarna putih dan merah.
Tampak juga sejumlah pria yang ikut dalam aksi demo dan membawa spanduk. Namun entah apa isi dari spanduk tersebut.
Baca juga : Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas
Dalam video yang berdurasi 2 menit 38 detik, anggota Satpol PP berusaha untuk mengusir para pendemo dari area kantor bupati. Namun tak jelas apa penyebabnya, salah satu anggota Satpol PP begitu emosi dan mendorong pendemo. Dia juga tampak menendang.
Sementara anggota lainnya juga ada yang berteriak kepada mendemo dan memaksa mereka untuk meninggalkan lokasi. Para pendemo keberatan dan melontarkan pernyatan kasar kepada Satpol PP.
"Penindas para wanita," teriak salah satu perempuan di dalam video.
detikcom mengonfirmasi kejadian ini kepada Kapolres Kampar, AKBP Andri Ananta Yushistira. Dia menjelaskan aksi bentrokan terjadi pada Senin (16/7) lalu antara Satpol PP dengan tenaga Ruang Tunggu Kehamilan (RTK).
Para tenaga RTK ini mengajukan protes kepada Bupati Kampar karena hak-hak mereka tidak terpenuhi. Lewat demo, mereka berencana untuk menyegel kantor bupati.
"Jadi memang ada aksi unjuk rasa sudah berjalan beberapa hari mereka memaksa untuk rencananya menyegel kantor bupati terus dihalau oleh Satpol PP. Padahal hari itu masih jam kantor. Kalau disegel bagaimana orang kerja dan nggak ada alasan bagi mereka untuk menyegel," jelas Andri kepada detikcom, Rabu (18/7/2018).
Baca juga : Menengok prospek bisnis investasi di tahun politik
Usai bentrokan, proses mediasi dilakukan dari pihak kantor bupati, polisi dan tenaga RTK. Meski sebelumnya sempat kedua belah pihak membuat laporan terkait bentrokan.
"Sudah selesai. Dari awal kita sampaikan jangan ada aksi. Kita memproses semua. Pemerintah berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan terkait masalah ini. Kami juga ada indikasi mereka ini kan masuknya pake biaya, ada calo. Ada indikasi itu kalau mereka dirugikan silakan bikin laporan. Mereka mengakui masuknya (menjadi RTK) pakai calo," kata Andri.
Video tersebut diposting oleh akun Ahmad Kasasi di Facebook. Sejak diposting pada Senin (16/7), video menjadi viral dan telah dibagikan sebanyak 1.860 kali.
Terlihat beberapa anggota Satpol PP yang berdiri di depan kantor bupati. Diketahui aksi demo terjadi di kantor bupati Kampar, Riau. Demo didominasi oleh sejumlah ibu-ibu yang mengenakan pakaian berwarna putih dan merah.
Tampak juga sejumlah pria yang ikut dalam aksi demo dan membawa spanduk. Namun entah apa isi dari spanduk tersebut.
Baca juga : Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas
Dalam video yang berdurasi 2 menit 38 detik, anggota Satpol PP berusaha untuk mengusir para pendemo dari area kantor bupati. Namun tak jelas apa penyebabnya, salah satu anggota Satpol PP begitu emosi dan mendorong pendemo. Dia juga tampak menendang.
Sementara anggota lainnya juga ada yang berteriak kepada mendemo dan memaksa mereka untuk meninggalkan lokasi. Para pendemo keberatan dan melontarkan pernyatan kasar kepada Satpol PP.
"Penindas para wanita," teriak salah satu perempuan di dalam video.
detikcom mengonfirmasi kejadian ini kepada Kapolres Kampar, AKBP Andri Ananta Yushistira. Dia menjelaskan aksi bentrokan terjadi pada Senin (16/7) lalu antara Satpol PP dengan tenaga Ruang Tunggu Kehamilan (RTK).
Para tenaga RTK ini mengajukan protes kepada Bupati Kampar karena hak-hak mereka tidak terpenuhi. Lewat demo, mereka berencana untuk menyegel kantor bupati.
"Jadi memang ada aksi unjuk rasa sudah berjalan beberapa hari mereka memaksa untuk rencananya menyegel kantor bupati terus dihalau oleh Satpol PP. Padahal hari itu masih jam kantor. Kalau disegel bagaimana orang kerja dan nggak ada alasan bagi mereka untuk menyegel," jelas Andri kepada detikcom, Rabu (18/7/2018).
Baca juga : Menengok prospek bisnis investasi di tahun politik
Usai bentrokan, proses mediasi dilakukan dari pihak kantor bupati, polisi dan tenaga RTK. Meski sebelumnya sempat kedua belah pihak membuat laporan terkait bentrokan.
"Sudah selesai. Dari awal kita sampaikan jangan ada aksi. Kita memproses semua. Pemerintah berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan terkait masalah ini. Kami juga ada indikasi mereka ini kan masuknya pake biaya, ada calo. Ada indikasi itu kalau mereka dirugikan silakan bikin laporan. Mereka mengakui masuknya (menjadi RTK) pakai calo," kata Andri.