- Dapatkan link
- Aplikasi Lainnya
Tonton Blak-blakan Dirut Adhi Karya: LRT Terhambat Dukuh Atas Pukul 13.00 WIB
Kontak Perkasa - Pemerintahan Jokowi-JK dikenal fokus membangun infrastruktur. Banyak proyek infrastruktur yang tengah dikerjakan, salah satunya proyek LRT Jabodebek.
LRT Jabodebek digarap oleh PT Adhi Karya Tbk (ADHI). Sejak groundbreaking pada September 2015, proyek ini masih berjalan dan terkadang menimbulkan polemik.
Mulai dari pendanaan. Awalnya proyek ini akan menggunakan APBN, namun ternyata pemerintah tak sanggup. Akhirnya Adhi Karya ditunjuk pemerintah.
Penunjukan Adhi Karya untuk mengerjakan proyek tersebut tertuang Peraturan Presiden (Perpres) nomor 98 tahun 2015. Namun pada saat itu Adhi Karya belum dapat kontrak dari Kementerian Perhubungan, sehingga proyek pun tak berjalan.
Akhirnya Perpres itu direvisi ke dalam Perpres nomor 65 tahun 2016. Di dalam revisi tersebut, dijelaskan bahwa Adhi Karya tetap dapat melaksanakan penugasan pembangunan LRT, walaupun belum mendapatkan penandatanganan kontrak dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Meski akhirnya berjalan, namun skema pembiayaan untuk proyek saat itu belum jelas. Pemerintah menyatakan APBN tidak sanggup membiayainya. Padahal dalam Perpres, proyek ini akan dibiayai APBN.
Hingga akhirnya terbitlah Perpres nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/LRT) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.
Baca juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik
Dalam aturan itu diperjelas bahwa tata cara pelaksanaan pembayaran atas pembangunan prasarana LRT Jabodebet terintegrasi oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) kepada PT Adhi Karya Tbk. KAI akan mendapatkan penyertaan modal negara (PMN), kemudian mendapatkan pinjaman perbankan dan menerbitkan obligasi.
Setelah berjalan, proyek ini masih menemukan kendala khususnya untuk trase kawasan Setiabudi hingga Dukuh Atas. Izin penetapan lokasi oleh Pemprov DKI Jakarta baru ditandatangani April 2018.
Namun kabarnya Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Perhubungan masih belum mencapai kesepakatan terkait penetapan titik stasiun LRT di Dukuh Atas. LRT Jabodebek belakangan juga dituding menjadi salah satu penyebab dari maraknya kemacetan khususnya di Tol Jakarta-Cikampek.
detikFinance pun berkesempatan untuk mengorek progres LRT Jabodebek langsung kepada Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto. Budi juga menjawab terkait isu lain seperti penggunaan isu tenaga kerja asing, hingga BUMN yang katanya menjadi anak emas soal jatah proyek dari pemerintah.
Ingin tahu bagaimana jawaban terkait semua isu itu, dan sampai mana proyek LRT Jabodebek sekarang? Saksikan program Blak-blakan dengan Dirut Adhi Karya Budi Harto yang akan tayang pada Senin 14 Januari 2019 pukul 13.00 WIB.
LRT Jabodebek digarap oleh PT Adhi Karya Tbk (ADHI). Sejak groundbreaking pada September 2015, proyek ini masih berjalan dan terkadang menimbulkan polemik.
Mulai dari pendanaan. Awalnya proyek ini akan menggunakan APBN, namun ternyata pemerintah tak sanggup. Akhirnya Adhi Karya ditunjuk pemerintah.
Penunjukan Adhi Karya untuk mengerjakan proyek tersebut tertuang Peraturan Presiden (Perpres) nomor 98 tahun 2015. Namun pada saat itu Adhi Karya belum dapat kontrak dari Kementerian Perhubungan, sehingga proyek pun tak berjalan.
Akhirnya Perpres itu direvisi ke dalam Perpres nomor 65 tahun 2016. Di dalam revisi tersebut, dijelaskan bahwa Adhi Karya tetap dapat melaksanakan penugasan pembangunan LRT, walaupun belum mendapatkan penandatanganan kontrak dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Meski akhirnya berjalan, namun skema pembiayaan untuk proyek saat itu belum jelas. Pemerintah menyatakan APBN tidak sanggup membiayainya. Padahal dalam Perpres, proyek ini akan dibiayai APBN.
Hingga akhirnya terbitlah Perpres nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/LRT) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.
Baca juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik
Dalam aturan itu diperjelas bahwa tata cara pelaksanaan pembayaran atas pembangunan prasarana LRT Jabodebet terintegrasi oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) kepada PT Adhi Karya Tbk. KAI akan mendapatkan penyertaan modal negara (PMN), kemudian mendapatkan pinjaman perbankan dan menerbitkan obligasi.
Setelah berjalan, proyek ini masih menemukan kendala khususnya untuk trase kawasan Setiabudi hingga Dukuh Atas. Izin penetapan lokasi oleh Pemprov DKI Jakarta baru ditandatangani April 2018.
Namun kabarnya Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Perhubungan masih belum mencapai kesepakatan terkait penetapan titik stasiun LRT di Dukuh Atas. LRT Jabodebek belakangan juga dituding menjadi salah satu penyebab dari maraknya kemacetan khususnya di Tol Jakarta-Cikampek.
detikFinance pun berkesempatan untuk mengorek progres LRT Jabodebek langsung kepada Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto. Budi juga menjawab terkait isu lain seperti penggunaan isu tenaga kerja asing, hingga BUMN yang katanya menjadi anak emas soal jatah proyek dari pemerintah.
Ingin tahu bagaimana jawaban terkait semua isu itu, dan sampai mana proyek LRT Jabodebek sekarang? Saksikan program Blak-blakan dengan Dirut Adhi Karya Budi Harto yang akan tayang pada Senin 14 Januari 2019 pukul 13.00 WIB.